Wamenkeu: Anggaran 2025 Tak Dipotong, Hanya Dialihkan Untuk Transisi Energi

CEKLANGSUNG, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran dalam kebijbakal fiskal 2025.

Ia memastikan, anggaran tetap berada di nomor Rp3.621 triliun, tetapi dilakukan realetak untuk mendukung program-program nan lebih produktif, terutama dalam mendorong transisi energi.

"Di Indonesia, kami tidak memotong anggaran. Kami merealetak anggaran. Ini sangat penting, lantaran anggaran tahun 2025 dalam pedoman rupiah adalah Rp3.621 triliun," kata Thomas dalam Interview pada Energy Transition Summit Asia: Driving regional and dunia energy transformation, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Menurut Thomas, langkah ini berbeda dengan pendekatan nan dilakukan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat nan memangkas anggaran untuk program transisi energi.

Ia mengatbakal di Indonesia, pemerintah memilih mengalihkan shopping ke sektor-sektor prioritas tanpa mengurangi nilai anggaran secara keseluruhan.

"Ini berbeda dengan nan terjadi di, mungkin, Amerika Serikat. Di Indonesia, kami tidak memotong anggaran," ujarnya.

Dorong Belanja untuk Transisi Energi

Thomas menjelaskan, salah satu prioritas utama dalam realetak anggaran ini adalah sektor transisi energi. Pemerintah berkomitmen mengarahkan shopping negara untuk mendukung upaya mitigasi perubahan suasana melalui program-program ramah lingkungan.

"Yang dilakukan adalah realetak untuk hal-hal nan dianggap lebih produktif oleh pemerintahan saat ini. Saya justru berdasar bahwa lantaran perihal itu, anggaran untuk mendukung transisi energi justru bisa lebih besar," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga telah mengembangkan instrumen pembiayaan hijau seperti green bond dan sukuk hijau untuk mendukung program transisi energi.

Thomas juga menegaskan transisi daya merupbakal bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto nan tertuang dalam arsip Astacita, ialah delapan cita-cita pemgedung nasional nan menjadi arah kebijbakal pemerintahan ke depan.

"Dan perlu ditegaskan, visi Presiden nan dalam bahasa Indonesia disebut Astacita secara kuat menempatkan transisi daya sebagai prioritas utama," ujar Thomas.

Dia menuturkan, dengan langkah realetak ini, pemerintah berambisi dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia menuju pemgedung berkelanjutan, tanpa mengorbankan kestabilan fiskal.

Sebelumnya, Pemerintah berambisi sektor swasta ikut terlibat dalam melakukan transisi energi. Mendukung perihal itu, sederet insentif hijau telah diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Kebijbakal Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijbakal Fiskal Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan mengatakan, pemerintah aktif dalam menggkepalang support bumi internasional. Pada saat nan sama, sektor swasta juga diminta terlibat.

"Disamping terus kita mengpembelaan support finansial dari negara-negara maju ya di beragam forum diplomasi internasional, pemerintah Indonesia juga tetap mengoptimalkan finansial publik serta mobilisasi sektor private dalam pembiayaan tindakan iklim," ungkap Boby dalam Executive Forum: Kesiapan Dana Swasta Indonesia Dalam Pembiayaan Iklim, di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Data Belanja Perpbujukan Pemerintah mencatat insentif fiskal hang sudah diberikan ke sektor mengenai suasana mencapai Rp 38,8 triliun sejak 2019 sampai 2024. Angka itu diperkirbakal terus meningkat hingga Rp 51,5 triliun sampai akhir 2025.

Boby menyampaikan, sektor swasta bisa berkedudukan dalam penerapan transisi daya hijau. Misalnya, dengan mengutangi emisi karbon dalam aktivitas usahanya hingga melirik ke investasi hijau.

"Salah satu langkah nan efektif dari pelsaya upaya adalah melalui inovasi. Jadi peran swasta misalnya kudu mengembangkan teknologi baru, kemudian kurangi jejak-jejak lingkungan alias CO2-nya dan sebagainya, termasuk juga meningkatkan teknologi nan berangkaian dengan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mempromosikan ekonomi sirkular," terangnya.

"Selain itu tentunya tadi jika kembali ke pendanaan, mobilisasi modal untuk transisi hijau. Ini sangat krusial untuk peran swasta dan lembaga finansial khususnya kudu mengarahkan investasinya kepada proyek-proyek alias program nan berkelanjutan," tambah Boby.