Menteri Ekraf Dorong Pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif Daerah

CEKLANGSUNG, Jakarta - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mendorong setiap kepala wilayah agar memcorak Dinas Ekonomi Kreatif sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi imajinatif di tingkat lokal. Hal ini disampaikan saat memberikan pembekalan pada Orientasi Kepemimpinan (Retret Gelombang II) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

“Kita kudu memandang bahwa ekonomi imajinatif bakal menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional nan dimulai dari daerah,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

Ia merujuk pada Asta Cita poin ketiga, nan menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptbakal lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan memperkuat infrastruktur.

Menurut Riefky, potensi ekonomi imajinatif di wilayah sangat besar dan kepala wilayah mempunyai peran krusial untuk menemukannya serta mengembangkannya. Sesuai UU No. 24 Tahun 2019, ekonomi imajinatif adalah hasil nilai tambah dari produktivitas manusia, berpatokan warisan budaya, pengetahuan pengetahuan, alias teknologi.

Riefky juga menekankan urgensi pembuatan kelembagaan ekonomi imajinatif nan terstruktur di daerah. “Dinas ini bisa berdiri secara berdikari alias tergabung dengan dinas lain. nan penting, fungsinya jelas dalam menggerakkan ekonomi imajinatif daerah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa setiap subsektor ekraf mempunyai tantangan dan arah kebijbakal berbeda. Oleh lantaran itu, dibutuhkan lembaga pengelola kekayaan intelektual dan struktur kelembagaan di tingkat provinsi agar sasaran kontribusi ekonomi imajinatif terhadap PDB nasional sebesar 8,0–8,4% bisa tercapai.

“Tujuan utamanya adalah membangun ekosistem ekonomi imajinatif nan terintegrasi, meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan mendorong transformasi ekonomi lokal melalui peningkatan PDRB,” jelas Riefky.

Senada dengan Riefky, Menteri Desa dan Pemgedung Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, menamapalagi bahwa pemgedung desa menjadi kunci pemerataan ekonomi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian dalam memperluas ekonomi imajinatif hingga ke pelosok desa.

“Lewat program Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, hingga BUMDes, kita bisa memperkuat desa sebagai motor ekonomi bangsa. Bangun desa, bangun Indonesia,” ujar Yandri.

Turut datang dalam sesi tersebut, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, nan memtelaah pengembangan wilayah dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Moderator aktivitas adalah Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, nan juga memfasilitasi sesi tanya jawab dengan peserta.

Retret ini berjalan selama 5 hari, dari tanggal 22 hingga 26 Juni 2025, dan diikuti oleh 87 kepala wilayah dan wakil kepala daerah. Tujuannya adalah menyelaraskan arah pemgedung wilayah dengan visi pemgedung nasional.

Menteri Riefky datang berbareng tim dari Kemenparekraf, antara lain Sekretaris Kementerian Dessy Ruhati, Deputi Strategis Cecep Rukendi, dan Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fahmy Akmal. Sesi juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan ratusan praja IPDN.