KBRN, Jakarta: Pembangunan perumahan pekerja berbasis penemuan dan kerjasama di area industri terus didorong oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.
“Banyak dari teman-teman pekerja nan kudu menempuh jarak cukup jauh setiap hari. Ini tidak ideal dan menjadi dasar kenapa kita mau menghadirkan solusi,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).
Dia menekankan pentingnya penyediaan rumah pekerja dengan skema baru nan tidak hanya menekankan aspek murah, tetapi juga kekuatan material dan kepantasan huni. Salah satu penemuan nan diusung adalah penggunaan bata interlock nan dinilai lebih kuat dan efisien dibanding material konvensional seperti bata merah.
“Rumah pekerja sering dicap seadanya. Padahal, kita bisa hadirkan rumah nan kokoh dan layak huni dengan biaya tetap terjangkau, produk interlock ini salah satu solusi lokal nan bisa jadi jagoan nasional,” ujarnya.
Dalam skema ini, pemerintah mendorong sinergi antara BUMN seperti BTN sebagai lembaga pembiayaan, produsen material seperti Semen Indonesia, pengembang, dan pemilik lahan lokal. Bahkan, tanah milik masyarakat nan tidak terlalu jauh dari area industri bakal dipertimbangkan untuk letak pembangunan.
Fahri juga mengatakan bahwa solusi perumahan pekerja kudu disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk pendapatan minimum dan biaya hidup wilayah. Dia menekankan pentingnya skema pembiayaan unik lokal nan tidak kudu berjuntai pada antrian panjang program nasional seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025. Ara mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 20 ribu rumah subsidi bagi para pekerja.
Dengan mempunyai rumah subsidi nan berbobot dengan nilai dan angsuran KPR FLPP nan terjangkau, kata dia, para pekerja diharapkan bisa lebih semangat dalam bekerja sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Menurut Ara, program penyediaan rumah untuk pekerja ini merupakan kerjasama antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat support penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.
Dia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Untuk itu, kata Ara, beragam terobosan dan penemuan serta kerjasama dari beragam pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat kudu dilakukan.