Pokir Dprd 2027 Ditetapkan, Pemkot Semarang Fokus Kembangkan Pariwisata Dan Ekonomi Kerakyatan

SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pemgedung wilayah setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna nan digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, Rabu (3/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, nan mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, untuk menerima arsip resmi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai salah satu landasan penyusunan perencanaan pemgedung daerah.

Dalam sambutan Wali Kota nan dibacakannya, Iswar menegaskan bahwa Pokir DPRD merupbakal representasi nyata dari aspirasi masyarakat nan dihimpun melalui beragam mekanisme, mulai dari reses personil dewan, kunjungan lapangan, perbincangan dengan warga, hingga pengkajian langsung terhadap persoalan dan potensi di setiap wilayah Kota Semarang.

“Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah gambaran bunyi penduduk nan kudu ditempatkan sebagai bagian krusial dalam proses perencanaan pemgedung daerah,” ujar Iswar.

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang bakal melakukan penelaahan secara terukur terhadap seluruh usulan nan masuk agar dapat diintegrasikan dengan program pemgedung daerah, provinsi, hingga nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program mempunyai akibat nan lebih luas dan memberikan faedah maksimal bagi masyarakat.

Iswar menjelaskan, penyelarasan aspirasi penduduk bukan bermaksud mengurangi substansi usulan masyarakat, melainkan memastikan setiap program mempunyai daya ungkit nan lebih besar, saling terhubung, serta bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengungkapkan bahwa tema prioritas pemgedung Kota Semarang Tahun 2027 adalah “Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan Berpedoman Produk Unggulan Daerah.” Tema ini bakal menjadi arah utama pemgedung untuk memperkuat sektor ekonomi lokal sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Selain pengembangan pariwisata dan ekonomi imajinatif berpatokan kearifan lokal, laporan kedewanan juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar nan tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan DPRD. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas jasa publik, penanganan banjir, serta pengelolaan sampah nan selama ini menjadi tantangan perkotaan di Semarang.

Pemerintah Kota dan DPRD sepakat bahwa keberhasilan pemgedung tidak hanya berjuntai pada kebijbakal pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan penduduk bakal terus diperkuat dalam mewujudkan pemgedung nan inklusif dan berkelanjutan.

“DPRD menghadirkan aspirasi warga, Pemerintah Kota menerjemahkannya menjadi kebijbakal dan program, sementara penduduk menjadi pelsaya utama nan menghidupkan pemgedung itu sendiri. Semangat kemitraan nan selama ini terjalin dengan baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Semarang kudu terus kita rawat,” pungkas Iswar. (*)