CEKLANGSUNG, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI menyambut positif keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menyuntikkan investasi hingga Rp6,67 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Langkah ini dinilai sebagai kebijbakal strategis nan tidak hanya menyelamatkan aset negara, tetapi juga memperkuat ketahanan sektor penerbangan nasional di tengah tantangan global.
Anggota Komisi VI DPR RI, Anggota DPR, menegaskan bahwa suntikan modal dari Danantara bukan semata-mata support keuangan, melainkan investasi terukur nan diarahkan pada revitalisasi operasional, peningkatan fleet efficiency, serta penguatan struktur finansial Garuda Indonesia pasca restrukturisasi utang.
“Kita kudu memandang Garuda sebagai flag carrier nan tidak bisa diperlakukan seperti perusahaan swasta biasa. Keberadaan Garuda menyangkut simbol negara, konektivitas antardaerah, dan kedaulatan udara nasional,” ujar Anggota DPR.
Komisi VI DPR RI menilai langkah Danantara sebagai bagian dari skema transformasi upaya BUMN nan sehat dan berpatokan pada pengembalian nilai investasi. Dengan masuknya Danantara sebagai investor, bakal ada kontrol ketat terhadap penggunaan dana, transparansi shopping modal, serta orientasi pada peningkatan load factor, yield, dan keahlian finansial Garuda secara keseluruhan.
“Bantuan ini tidak boleh menjadi ‘bailout’ nan lenyap begitu saja. Ini adalah investasi strategis negara nan kudu dikawal hasilnya. Komisi VI bakal meminta laporan berkala atas realisasi dan dampaknya bagi publik,” tambahnya.
Dukung Ekosistem Pariwisata
Garuda Indonesia memegang peran vital dalam mendukung ekosistem pariwisata nasional, logistik udara, serta konektivitas area 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Suntikan biaya dari Danantara diharapkan bisa mempercepat pembukaan rute strategis, penguatan jasa kargo, dan ekspansi rute internasional nan sebelumnya ditutup lantaran krisis keuangan.
Ahmad Labib mengingatkan bahwa keberhasilan penyelkajian Garuda bakal membawa multiplier effect besar terhadap perekonomian nasional.
“Kita bicara soal lapangan kerja, keberlangsungan sektor aviasi, pemulihan pariwisata, hingga ketahanan logistik. Danantara memandang ini dengan kacamata strategis, bukan sekadar investasi finansial jnomor pendek.”
Ahmad Labib juga menilai keterlibatan Danantara mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan BUMN — di mana negara tidak lagi kudu berjuntai penuh pada penyertaan modal negara (PMN), tetapi mendorong skema pembiayaan pengganti nan berpatokan pada prinsip bisnis, return on investment, dan tata kelola nan lebih agile.
Reformasi Total Garuda Indonesia
“Ini nan kami sorong di DPR: BUMN tetap berorientasi pada pelayanan publik, tapi juga kudu dikelola secara profesional, dengan pengawasan melekat dari lembaga finansial negara nan punya otoritas investasi seperti Danantara," tutur dia.
Komisi VI DPR RI menyerukan agar momentum ini dijadikan sebagai titik kembali reformasi total Garuda Indonesia — mulai dari efisiensi operasional, perbaikan tata kelola, penguatan SDM, hingga modernisasi armada.
“Danantara sudah menunjukkan kepercayaan. Kini saatnya manajemen Garuda membuktikan bahwa mereka bisa menjadikan investasi ini sebagai katalis perubahan, bukan sekadar penopang kelangsungan,” tutup Ahmad Labib.