Hari Lahir Pancasila, Ahmad Luthfi Tegaskan Program Pemprov Jateng Berpijak Pada Nilai Kebangsaan

SEMARANGUPDATE.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila kudu terus menjadi perekat nan menyatukan bangsa di tengah keberagkondusif nan dimiliki Indonesia.

Karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah nan digelar di Halkondusif Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/6/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

“Nilai Pancasila merupbakal perangkat pemersatu bangsa. Maka kudu kita dengung-dengungkan,” kata Luthfi.

Menurutnya, Pancasila kudu menjadi pedoman dalam menghadapi beragam tantangan dan persoalan nan muncul di tengah masyarakat.

Ia menilai, seluruh komponen masyarakat Jawa Tengah perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak.

Luthfi menambahkan, keberagkondusif suku, bahasa, ras, maupun latar belakang sosial nan ada di Indonesia tidak boleh menjadi pemisah. Sebaliknya, seluruh perbedaan tersebut kudu dipersatukan oleh semangat Pancasila.

“Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” jelasnya.

Sebagai corak penerapan nilai-nilai Pancasila, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin terus menjalankan beragam program nan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut antara lain Dokter Spesialis Keliling (Speling), Keckajian Berdaya, Pesantren Obah, Kartu Zilenial, program 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Mageri Segoro, jasa daycare bagi buruh, serta sejumlah program lainnya.

Dalam upkegiatan tersebut, Ahmad Luthfi juga membacbakal petunjuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

Dalam amanatnya, BPIP menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap kebijbakal publik nan diambil pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijbakal publik nan lahir berdasarkan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat nan merasa ditinggalkan,” demikian petunjuk Kepala BPIP. (*)