Banjir Ngaliyan Jadi Titik Balik, Disperkim Semarang Gaspol Benahi Drainase Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir

SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat upaya pengendalian banjir dan genangan dengan mendorong penanganan nan terintegrasi antarlevel pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga pemerintah kota.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sistem pengelolaan air melangkah lebih efektif dan saling terhubung.

Percepatan koordinasi ini semakin menjadi konsentrasi setelah peristiwa banjir bandang nan melkamu area Ngaliyan pada Jumat malam, 15 Mei 2026.

Kejadian tersebut menjadi bahan pertimbangan krusial bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem drainase dan pengelolaan wilayah aliran air.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, banjir dipicu tingginya curah hujan di area hulu nan menyebabkan Sungai Silandak meluap setinggi sekitar 1–2 meter.

Luapan air membawa endapan lumpur dan mengakibatkan kerusbakal pada sejumlah infrastruktur, termasuk akses jalan lingkungan di wilayah Purwoyoso, tepatnya Jalan Sriyatno.

Alih kegunaan lahan di wilayah atas serta kapabilitas drainase nan belum bisa menampung debit air besar turut disebut sebagai ftokoh nan memperparah kondisi tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang Murni Ediati memaparkan bahwa penanganan sistem air perkotaan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan kudu terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Sistem air di Kota Semarang ini mencakup jaringan nan luas dan kewenangannya terbagi. Sungai dan drainase primer berada di bawah BBWS (Pemerintah Pusat), drainase sekunder dikelola oleh DPU, sedangkan kami di Disperkim bertanggung jawab penuh pada pemeliharaan dan peningkatan drainase tersier alias lingkungan,” ujar Murni Ediati, Selasa 26 Mei 2026.

Berdasarkan kajian terbaru, luas wilayah nan tetap terdampak genangan di Kota Semarang tercatat mencapai sekitar 257 hektare.

Penyebab genangan dinilai cukup beragam, mulai dari sedimentasi saluran, keterbpemimpin daya tampung drainase, persoalan keterhubungan antarsaluran (inlet), perbedaan elevasi kawasan, hingga akibat kenaikan muka air laut alias rob.

Murni menambahkan, keberhasilan dalam memangkas titik-titik genangan ini sangat berjuntai pada sinkronisasi program antar-instansi serta partisipasi aktif dari masyarakat.

“Kami di Disperkim terus memastikan drainase di permukiman penduduk terhubung dengan baik ke saluran sekunder dan primer. Namun, upaya teknis ini bakal sia-sia tanpa adanya kesadaran warga. Langkah sederhana seperti menjaga saluran lingkungan bebas dari sampah dan rutin melakukan kerja hormat pembersihan saluran mempunyai akibat nan sangat besar dalam mencegah genangan,” urai Murni.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Semarang berbareng para pemangku kepentingan telah menyiapkan strategi penanganan terpadu nan mencakup pemetaan titik genangan prioritas, penguatan konektivitas drainase dari lingkungan hingga sungai utama, normalisasi saluran secara berkala, peningkatan area resapan air, edukasi publik, serta penerapan konsep Zero Delta Q agar pemgedung baru tidak menambah beban aliran ke wilayah hilir.

Pemkot juga mengimaroma masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dengan memantau info dari BMKG dan memanfaatkan jasa kedaruratan BPBD Kota Semarang andaikan terjadi kondisi darurat.

Melalui penguatan kerjasama lintas sektor tersebut, Kota Semarang optimistis dapat meningkatkan ketahanan terhadap akibat banjir secara berjenjang dan berkelanjutan. (*)