3 jam yang lalu
SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah wilayah segera menyiapkan langkah antisipasi guna menekan potensi kenaikan inflasi setelah nilai bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mengalami penyesuaian pada Juni 2026.
Menurut Saleh, kenaikan nilai BBM berisiko meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Kondisi tersebut dikhawatirkan bakal berakibat pada naiknya nilai beragam kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok.
“Kenaikan nilai BBM perlu diantisipasi dengan langkah-langkah nan tepat agar tidak memicu lonjbakal nilai peralatan dan menambah beban masyarakat,” ujarnya di Kota Semarang.
Pemerintah telah memberlakukan tarif baru BBM non-subsidi sejak 10 Juni 2026. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, nilai Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Sementara itu, nilai Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Saleh menilai akibat penyesuaian nilai BBM tidak hanya dirasbakal oleh sektor transportasi. Kenaikan tersebut juga berpotensi memengaruhi rantai pengedaran peralatan dan jasa nan menjadi salah satu ftokoh pemcorak inflasi daerah.
“Kita kudu mewaspadai pengaruh berantai dari kenaikan BBM, terutama terhadap nilai bahan pangan dan kebutuhan pokok nan sangat dirasbakal masyarakat,” katanya.
Untuk mengantisipasi perihal itu, dia mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan nilai di pasar dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.
Selain pengawasan, beragam program stabilisasi nilai juga dinilai perlu disiapkan lebih awal, mulai dari operasi pasar, pasar murah, hingga penguatan pengedaran komoditas strategis guna meredam gejolak harga.
“Intervensi pemerintah kudu dilakukan secara sigap dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Saleh juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Jawa Tengah memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan nilai serta mengantisipasi potensi kenaikan inflasi pada bulan-bulan mendatang.
Menurutnya, menjaga stabilitas nilai sangat krusial lantaran tingginya inflasi bakal berakibat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan nilai kebutuhan pokok nan tidak terkendali. Pemerintah wilayah kudu datang untuk menjaga stabilitas nilai dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·