Disperkim Gandeng Perusahaan Revitalisasi Taman Kota, Kurangi Beban Pemeliharaan Apbd

SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mulai memperkuat kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau.

Skema nan digunbakal adalah pemanfaatan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan guna membantu revitalisasi dan pemeliharaan tkondusif kota.

Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatbakal keterlibatan bumi upaya menjadi salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan tkondusif kota sekaligus menekan beban anggaran pemeliharaan nan setiap tahunnya memerlukan biaya cukup besar.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan ruang publik tidak hanya ditentukan oleh pemgedung akomodasi baru, tetapi juga konsistensi dalam menjaga kualitas dan kegunaan tkondusif agar tetap nykondusif digunbakal masyarakat.

“Kami sekarang lebih konsentrasi pada pemeliharaan taman. Tidak hanya membangun, tetapi gimana tkondusif itu tetap terawat dan memberikan faedah bagi masyarakat dalam jnomor panjang,” ujarnya.

Saat ini Disperkim tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan untuk mendukung program revitalisasi tkondusif melalui biaya CSR. Salah satu letak nan sedang dipersiapkan adalah Tkondusif Mangkang.

Selain itu, sejumlah tkondusif lain nan masuk dalam daftar pengembangan meliputi Tkondusif Madukoro, Tkondusif Indraprasta, Tkondusif Ki Mangunsarkoro, dan Tkondusif Srigunting.

Murni menjelaskan, rencana revitalisasi tetap berada pada tahap penyusunan kreasi serta konsultasi teknis.

Setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota Semarang, sebagian proyek ditargetkan mulai direalisasikan tahun ini, sementara beberapa lainnya bakal dilanjutkan secara berjenjang pada tahun mendatang.

Ia menambahkan, setiap tkondusif mempunyai karakter dan kegunaan nan berbeda sehingga konsep pengembangannya bakal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Disperkim juga menekankan bahwa tidak seluruh tkondusif dapat difungsikan sebagai Ruang Bermain Anak (RBA).

Pemgedung akomodasi tersebut kudu memenuhi sejumlah persyaratan teknis, terutama mengenai aspek keselamatan, aksesibilitas, serta letak nan kondusif dari lampau lintas kendaraan.

“Untuk RBA ada kriteria khusus. Salah satunya tidak boleh terlampau dekat dengan arus kendaraan lantaran menyangkut keselkajian anak-anak,” jelasnya.

Sesuai pengarahan Wali Kota Semarang, pemerintah telah memetbakal kebutuhan pemgedung dan pengembangan ruang bermain anak di 16 kecamatan.

Perusahaan nan beraksi di sekitar letak tkondusif maupun RBA nantinya bakal didorong untuk berperan-serta dalam pemgedung dan pemeliharaan akomodasi tersebut.

Kerja sama nan ditawarkan tidak hanya mencakup pemgedung fisik, tetapi juga perawatan rutin agar tkondusif dan ruang bermain tetap terjaga kualitas, keamanan, serta kenyamanannya bagi masyarakat.

Murni mengungkapkan bahwa biaya perawatan tkondusif kota cukup besar. Untuk satu tkondusif unggulan alias signature park, kebutuhan anggaran pemeliharaan dapat mencapai Rp1 miliar hingga Rp1,2 miliar per tahun.

Anggaran tersebut digunbakal untuk perawatan tanaman, kebersihan kawasan, keamanan, hingga operasional akomodasi pendukung.

“Pemeliharaan tkondusif itu tidak murah. Ada nan mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per tahun, tergantung luas dan akomodasi nan dimiliki,” katanya.

Dengan semakin bertambahnya jumlah tkondusif dan ruang publik di Kota Semarang, Disperkim menilai support bumi upaya menjadi solusi strategis agar kualitas akomodasi publik tetap terjaga tanpa berjuntai sepenuhnya pada anggaran daerah.

Melalui sinergi tersebut, Pemkot Semarang berambisi program CSR perusahaan dapat lebih tepat sasaran, memberi faedah langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya kota nan hijau, nyaman, dan berkelanjutan. (*)