Dprd Semarang Tekankan Optimalisasi Pad, Diskon Pbb Diharapkan Percepat Pendapatan

SEMARANGUPDATE.COM – Capaian pendapatan wilayah Kota Semarang pada triwulan pertama tahun 2026 dinilai tetap belum maksimal.

Hal ini menjadi perhatian DPRD Kota Semarang lantaran kebutuhan anggaran untuk mendukung beragam program pemgedung cukup besar.

Wakil DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengungkapkan bahwa periode awal tahun, khususnya Januari hingga April, memang kerap menjadi fase nan menantang dalam upaya mencapai sasaran pendapatan.

“Memang tantangan kita sekarang ini di awal tahun, biasanya medio Januari sampai April itu rata-rata pendapatannya belum bisa maksimal,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Sebagai langkah percepatan, DPRD memberikan apresiasi terhadap kebijbakal Pemerintah Kota Semarang nan memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 10 persen mulai Maret hingga Mei 2026.

Kebijbakal ini dinilai bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bayar pajak.

“Kami mengapresiasi pemerintah kota adanya potongan nilai pajak PBB sejak awal Maret sampai kelak Mei dengan potongan nilai 10 persen. Saya kira itu salah satu upaya untuk mendorong percepatan pendapatan,” jelas Suharsono.

Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan wilayah sangat krusial untuk menunjang beragam program prioritas, seperti pemgedung prasarana jalan, penerangan, serta program pelayanan publik lainnya.

“Ketika kelak pendapatannya signifikan masuk di kas daerah, harapannya itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

Selain itu, kesiapan anggaran sejak awal tahun juga berpengaruh pada penyelenggaraan lelang proyek pembangunan.

Jika biaya di kas wilayah belum mencukupi, maka agenda penyelenggaraan program berpotensi mengalami penundaan.

“Kalau kesiapan biaya di kas wilayah sudah mencukupi, itu lebih leluasa di awal untuk dilakukan lelang. Tetapi jika belum memadai, mau tidak mau kudu bergeser waktunya,” tambahnya.

DPRD juga mendorong adanya pengawasan nan lebih ketat terhadap capaian pendapatan di setiap triwulan, agar perencanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi finansial daerah.

“Kita merekomendasikan agar melakukan pengawasan secara intensif, pencapaian pendapatan triwulan pertama sampai keempat kudu dipantau,” tegasnya.

Dengan pemantauan nan optimal, pemerintah diharapkan dapat segera menentukan program prioritas nan bisa dijalankan tanpa penundaan, sekaligus menjaga transparansi kepada masyarakat mengenai perkembangan pembangunan.

Di sisi lain, Suharsono juga menyinggung program support operasional sebesar Rp25 juta nan dinantikan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa biaya tersebut diperuntukkan bagi kepentingan publik, meski pelaksanaannya tetap berada pada dinas terkait.

“Secara aturan, biaya Rp25 juta itu memang digunbakal untuk kebutuhan masyarakat. Tapi secara teknis kelak dikonfirmasi ke dinas terkait,” ujarnya.

Melalui beragam upaya tersebut, DPRD berambisi pendapatan wilayah Kota Semarang dapat meningkat pada triwulan berikutnya sehingga program pemgedung dan pelayanan publik dapat melangkah lebih optimal. (*)